Saat PDIP merasa jadi korban politisasi Kejaksaan Agung

 
Jaksa Agung HM Prasetyo di KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Kejaksaan Agung menjadi salah satu lembaga central penegakan hukum di Indonesia. Karenanya, profesionalisme dan sikap tak pandang bulu harus dimiliki lembaga korps Adhyaksa.
Namun, pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Trimedya Panjaitan soal Kejaksaan Agung cukup mengagetkan. Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyebut ada politisasi dalam tubuh Kejaksaan Agung.
Trimedya bahkan menyebut kinerja Kejaksaan saat ini jalan di tempat. Dia menyindir latar belakang Jaksa Agung, HM Prasetyo yang merupakan politisi partai NasDem.
"Sebenarnya kalau kita melihat Kejaksaan, Kejaksaan hanya jalan di tempat. Bahkan, mohon maaf, kecenderungan saat ini, kesulitan terbesar kalau jaksa agungnya dari partai politik," katanya di seminar nasional refleksi hukum akhir tahun 2017, Jakarta, Kamis (21/12) kemarin.
Dia menjelaskan, dalam tubuh Kejaksaan Agung terlihat adanya politisasi. Menurutnya banyak dari kader partai berbeda dari HM Prasetyo yang dibidik.
Bahkan, Trimedya mengungkap partainya, PDIP, juga menjadi korban. Selain PDIP, Trimedya menyebut Partai Golkar juga menjadi korban politisasi di Kejaksaan Agung.
"Dari PDI Perjuangan ada tiga yang jadi korban. Mereka sudah diintip, dari partai mana, kemudian diintip dulu dosanya. Sebenarnya Golkar paling banyak," katanya.
Trimedya mengaku sudah menyampaikan pesan kepada Prasetyo agar tak membawa kepentingan politik di dalam tubuh kejaksaan. Dia mengingatkan agar hal tersebut tak terjadi kembali.
"Jadi sudah kita sampaikan Kejaksaan Agung di rapat Komisi III jangan terjadi untuk mempolitisasi," katanya.
HM Prasetyo merupakan pensiunan jaksa dengan jabatan terakhir Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung pada 2014 silam.
Sebelum ditunjuk menjadi Jaksa Agung, HM Prasetyo merupakan politisi Partai NasDem. Pada Pemilu 2014, HM Prasetyo mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Saat itu dia lolos dan terpilih menjadi wakil rakyat.
Namun, dia dipilih menjadi Jaksa Agung oleh Jokowi. Penunjukkan Prasetyo sempat membuat pro-kontra karena dia berasal dari partai. [dan]